Nahkoda kapal memikul tanggung jawab penting dalam dalam sebuah kapal. Tugas seorang nahkoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran, baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat. Tanggung jawab itu meliputi keselamatan seluruh penumpang atau barang yang ada dalam kapal.
Jika di lihat dari UU. No.21 Th. 1992 dan juga pasal 341.b KUHD dengan tegas menyatakan bahwa nahkoda adalah pemimpin kapal, kemudian dengan menelaah pasal 341 KUHD dan pasal 1 ayat 12 UU. No.21 Th.1992, maka definisi dari nahkoda adalah sebagai berikut :
Nahkoda kapal ialah seseorang yang sudah menanda tangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pengusaha Kapal dimana dinyatakan sebagai nahkoda, serta memenuhi syarat sebagai nahkoda dalam arti untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 342 KUHD secara ekplisit menyatakan bahwa tanggung jawab atas kapal hanya berada pada tangan nahkoda, tidak ada yang lain. Jadi apapun yang terjadi diatas kapal menjadi tanggung jawab nahkoda, kecuali perbuatan kriminal.
Misalkan seorang Mualim sedang bertugas dianjungan sewaktu kapal mengalami kekandasan. Meskipun pada saat itu nahkoda tidak berada di anjungan kapal, akibat kekandasan itu tetap menjadi tanggung jawab nahkoda kapal.
Contoh yang lain seorang Masinis sedang bertugas di Kamar Mesin ketika tiba-tiba terjadi kebakaran dari kamar mesin. Maka akibat yang terjadi karena kebakaran kapal itu tetap menjadi tanggung jawab nahkoda.
Kalau melihat hal tersebut di atas maka secara ringkassingkat tanggung jawab dari seorang nahkoda kapal adalah sebagai berikut :
1. Memperlengkapi kapalnya dengan sempurna
2. Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan
3. Membuat kapalnya layak laut (seaworthy)
4. Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran
5. Bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya
6. Mematuhi perintah Pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tugas nahkoda kapal yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yaitu :
1. Sebagai Pemegang Kewibawaan Umum di atas kapal. (pasal 384, 385 KUHD serta pasal 55 UU. No. 21 Th. 1992).
2. Sebagai Pemimpin Kapal. (pasal 341 KUHD, pasal 55 UU. No. 21 Th. 1992 serta pasal 1/1 (c) STCW 1978).
3. Sebagai Penegak Hukum. (pasal 387, 388, 390, 394 (a) KUHD, serta pasal 55 No. 21 Th. 1992).
4. Sebagai Pegawai Pencatatan Sipil. (Reglemen Pencatatan Sipil bagi Kelahiran dan Kematian, serta pasal 55 UU. No. 21. Th. 1992).
5. Sebagai Notaris. (pasal 947 dan 952 KUHPerdata, serta pasal 55 UU. No. 21, Th. 1992).
Tugas Seorang Nahkoda Kapal Sebagai Pemegang Kewibawaan Umum
Maksudnya adalah bahwa semua orang yang berada di atas kapal, siapapun dia tanpa kecuali seharusnya taat dan patuh kepada perintah-perintah yang di berikan oleh seorang nahkoda, hal ini demi terciptanya keamanan serta ketertiban di atas kapal.
Sehingga tidak ada satu alasan apapun yang dibuat oleh orang-orang yang ada di atas kapal untuk menentang dari perintah yang diberikan oleh seorang nahkoda kapal selama perintah itu masih sesuai dengan aturan serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
Jika terdapat penentangan terhadap perintah dari nahkoda, hal ini merupakan pelanggaran hukum, dan ini sesuai dengan pasal 459 dam 460 KUH. Pidana, serta pasal 118 UU. No.21, Th. 1992. Jadi jika menentang perintah dari atasan bagi awak kapal dianggap menentang perintah nahkoda karena atasan itu bertindak untuk dan atas nama nahkoda.
Tugas Seorang Nahkoda Kapal Sebagai Pemimpin Kapal
Tugas Nahkoda adalah bertanggung jawab pada saat sedang membawa kapal untuk berlayar dari pelabuhan yang satu menuju ke pelabuhan yang lain, atau dari tempat yang satu menuju ke tempat lain dengan selamat aman sampai tujuan terhadap semua penumpang dan semua barang muatannya.
Tugas Seorang Nahkoda Kapal Sebagai Penegak Hukum
Nahkoda kapal juga mengemban tugas yaitu sebagai penegak atau abdi hukum yang ada di atas kapal sehingga apabila terjadi peristiwa atau kejadian yang ada diatas kapal, maka nahkoda memiliki wewenang untuk bertindak selaku Polisi atau Jaksa. Dalam kaitannya selaku penegak hukum, nahkoda dapat mengambil tindakan antara lain :
* menahan/mengurung tersangka di atas kapal
* membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
* mengumpulkan bukti-bukti
* menyerahkan tersangka dan bukti-bukti serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada pihak Polisi atau Jaksa di pelabuhan pertama yang disinggahi.
Tugas Seorang Nahkoda Kapal sebagai Pegawai Catatan Sipil
Jika pada sebuah kapal terjadi suatu peristiwa misalnya terdapat kelahiran dan kematian maka seorang nahkoda kapal berwenang untuk bertindak selaku Pegawai Catatan Sipil. Tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang nahkoda jika di dalam pelayaran terjadi kelahiran antara lain :
1. Membuat Berita Acara Kelahiran dengan 2 orang saksi (biasanya Perwira kapal)
2. Mencatat terjadinya kelahiran tersebut dalam Buku Harian Kapal
3. Menyerahkan Berita Acara Kelahiran tersebut pada Kantor Catatan Sipil di pelabuhan pertama yang disinggahi
Jikalau terjadi kematian :
1. Membuat Berita Acara Kematian dengan 2 orang saksi (biasanya Perwira kapal)
2. Mencatat terjadinya kematian tersebut dalam Buku Harian Kapal
3. Menyerahkan Berita Acara Kematian tersebut pada Kantor Catatan Sipil di pelabuhan pertama yang disinggahi
4. Sebab-sebab kematian tidak boleh ditulis dalam Berita Acara Kematian maupun Buku Harian Kapal, karena wewenang membuat visum ada pada tangan dokter
Apabila kelahiran maupun kematian terjadi di luar negeri, Berita Acaranya diserahkan pada Kantor Kedutaan Besar R.I. yang berada di negara yang bersangkutan.
Nah sekarang sudah tahu kan kalau tugas seorang Nahkoda Kapal itu sangat berat dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar?
The Task Of The Ship Master
Ship captain assume important responsibilities in the ship. The task of a ship captain is responsible when carrying a cruise ship in, either from one port to the other port to safely. That responsibility includes the safety of passengers or goods in the ship.
If in view of the law. 21 Th. 1992 and also Article 341.b KUHD firmly stated that the captain is the leader of the ship, then by reviewing the Commercial code article 341 and article 1, paragraph 12 of Law. 21 Th.1992, then the definition of the master is as follows:
ship captain is someone who has signed a labor agreement Sea (PKL) with Entrepreneur ship which is expressed as a captain, and qualified as a captain in the sense of the lead ship in accordance legislation in force
Article 342 Commercial code explicitly states that the responsibility for the ship will be in the hands of the master, nothing else. So whatever happens on board the responsibility of the captain, except crime.
Suppose a chief officer was on duty when the ship experienced kekandasan dianjungan. Although at that time the captain was not in the bridge, due to kekandasan it remains the responsibility of the captain of the ship.
Pasal 342 KUHD secara ekplisit menyatakan bahwa tanggung jawab atas kapal hanya berada pada tangan nahkoda, tidak ada yang lain. Jadi apapun yang terjadi diatas kapal menjadi tanggung jawab nahkoda, kecuali perbuatan kriminal.
Misalkan seorang Mualim sedang bertugas dianjungan sewaktu kapal mengalami kekandasan. Meskipun pada saat itu nahkoda tidak berada di anjungan kapal, akibat kekandasan itu tetap menjadi tanggung jawab nahkoda kapal.
Contoh yang lain seorang Masinis sedang bertugas di Kamar Mesin ketika tiba-tiba terjadi kebakaran dari kamar mesin. Maka akibat yang terjadi karena kebakaran kapal itu tetap menjadi tanggung jawab nahkoda.
Kalau melihat hal tersebut di atas maka secara ringkassingkat tanggung jawab dari seorang nahkoda kapal adalah sebagai berikut :
1. Memperlengkapi kapalnya dengan sempurna
2. Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan
3. Membuat kapalnya layak laut (seaworthy)
4. Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran
5. Bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya
6. Mematuhi perintah Pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tugas nahkoda kapal yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yaitu :
1. Sebagai Pemegang Kewibawaan Umum di atas kapal. (pasal 384, 385 KUHD serta pasal 55 UU. No. 21 Th. 1992).
2. Sebagai Pemimpin Kapal. (pasal 341 KUHD, pasal 55 UU. No. 21 Th. 1992 serta pasal 1/1 (c) STCW 1978).
3. Sebagai Penegak Hukum. (pasal 387, 388, 390, 394 (a) KUHD, serta pasal 55 No. 21 Th. 1992).
4. Sebagai Pegawai Pencatatan Sipil. (Reglemen Pencatatan Sipil bagi Kelahiran dan Kematian, serta pasal 55 UU. No. 21. Th. 1992).
5. Sebagai Notaris. (pasal 947 dan 952 KUHPerdata, serta pasal 55 UU. No. 21, Th. 1992).
Tugas Seorang Nahkoda Kapal Sebagai Pemegang Kewibawaan Umum
Maksudnya adalah bahwa semua orang yang berada di atas kapal, siapapun dia tanpa kecuali seharusnya taat dan patuh kepada perintah-perintah yang di berikan oleh seorang nahkoda, hal ini demi terciptanya keamanan serta ketertiban di atas kapal.
Sehingga tidak ada satu alasan apapun yang dibuat oleh orang-orang yang ada di atas kapal untuk menentang dari perintah yang diberikan oleh seorang nahkoda kapal selama perintah itu masih sesuai dengan aturan serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
Jika terdapat penentangan terhadap perintah dari nahkoda, hal ini merupakan pelanggaran hukum, dan ini sesuai dengan pasal 459 dam 460 KUH. Pidana, serta pasal 118 UU. No.21, Th. 1992. Jadi jika menentang perintah dari atasan bagi awak kapal dianggap menentang perintah nahkoda karena atasan itu bertindak untuk dan atas nama nahkoda.
Tugas Seorang Nahkoda Kapal Sebagai Pemimpin Kapal
Tugas Nahkoda adalah bertanggung jawab pada saat sedang membawa kapal untuk berlayar dari pelabuhan yang satu menuju ke pelabuhan yang lain, atau dari tempat yang satu menuju ke tempat lain dengan selamat aman sampai tujuan terhadap semua penumpang dan semua barang muatannya.
Tugas Seorang Nahkoda Kapal Sebagai Penegak Hukum
Nahkoda kapal juga mengemban tugas yaitu sebagai penegak atau abdi hukum yang ada di atas kapal sehingga apabila terjadi peristiwa atau kejadian yang ada diatas kapal, maka nahkoda memiliki wewenang untuk bertindak selaku Polisi atau Jaksa. Dalam kaitannya selaku penegak hukum, nahkoda dapat mengambil tindakan antara lain :
* menahan/mengurung tersangka di atas kapal
* membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
* mengumpulkan bukti-bukti
* menyerahkan tersangka dan bukti-bukti serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada pihak Polisi atau Jaksa di pelabuhan pertama yang disinggahi.
Tugas Seorang Nahkoda Kapal sebagai Pegawai Catatan Sipil
Jika pada sebuah kapal terjadi suatu peristiwa misalnya terdapat kelahiran dan kematian maka seorang nahkoda kapal berwenang untuk bertindak selaku Pegawai Catatan Sipil. Tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang nahkoda jika di dalam pelayaran terjadi kelahiran antara lain :
1. Membuat Berita Acara Kelahiran dengan 2 orang saksi (biasanya Perwira kapal)
2. Mencatat terjadinya kelahiran tersebut dalam Buku Harian Kapal
3. Menyerahkan Berita Acara Kelahiran tersebut pada Kantor Catatan Sipil di pelabuhan pertama yang disinggahi
Jikalau terjadi kematian :
1. Membuat Berita Acara Kematian dengan 2 orang saksi (biasanya Perwira kapal)
2. Mencatat terjadinya kematian tersebut dalam Buku Harian Kapal
3. Menyerahkan Berita Acara Kematian tersebut pada Kantor Catatan Sipil di pelabuhan pertama yang disinggahi
4. Sebab-sebab kematian tidak boleh ditulis dalam Berita Acara Kematian maupun Buku Harian Kapal, karena wewenang membuat visum ada pada tangan dokter
Apabila kelahiran maupun kematian terjadi di luar negeri, Berita Acaranya diserahkan pada Kantor Kedutaan Besar R.I. yang berada di negara yang bersangkutan.
Nah sekarang sudah tahu kan kalau tugas seorang Nahkoda Kapal itu sangat berat dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar?
The Task Of The Ship Master
Ship captain assume important responsibilities in the ship. The task of a ship captain is responsible when carrying a cruise ship in, either from one port to the other port to safely. That responsibility includes the safety of passengers or goods in the ship.
If in view of the law. 21 Th. 1992 and also Article 341.b KUHD firmly stated that the captain is the leader of the ship, then by reviewing the Commercial code article 341 and article 1, paragraph 12 of Law. 21 Th.1992, then the definition of the master is as follows:
ship captain is someone who has signed a labor agreement Sea (PKL) with Entrepreneur ship which is expressed as a captain, and qualified as a captain in the sense of the lead ship in accordance legislation in force
Article 342 Commercial code explicitly states that the responsibility for the ship will be in the hands of the master, nothing else. So whatever happens on board the responsibility of the captain, except crime.
Suppose a chief officer was on duty when the ship experienced kekandasan dianjungan. Although at that time the captain was not in the bridge, due to kekandasan it remains the responsibility of the captain of the ship.
Another example of an engineer who was on duty in the engine room when suddenly there is a fire from the engine room. Then the result that occurs due to fire the ship remains the responsibility of the captain.
If you look at the above then ringkassingkat responsibility of a ship captain is as follows:
1. Equip ship with perfect
2. manning the ship is feasible according to the procedures / rules
3. Make the ship seaworthy (seaworthy)
4. Responsible for the safety of shipping
5. Responsible for the safety of sailors who are above the ship
6. Comply Employers command ship for not deviate from the legislation in force
ship captain duties governed by rules and regulations, namely:
1. As a holder of the General Authority on board. (Articles 384, 385 Commercial code and of article 55 of Law. No. 21 Th. 1992).
2. As the leader ship. (Article 341 Commercial code, article 55 of the Law. No. 21 Th. 1992 and Article 1/1 (c) STCW 1978).
3. For Law Enforcement. (Articles 387, 388, 390, 394 (a) to businesses, as well as Article 55 No. 21 Th. 1992).
4. As the Civil Registration Officer. (Reglement Civil Registration of Birth and Death, as well as Article 55 of the Law. No. 21. Th. 1992).
5. As a Notary. (Articles 947 and 952 of the Civil Code, and Article 55 of the Law. No. 21, Th. 1992).
A task of the Master Ship As Holder Public Authority
The point is that all the people who were on board, whoever he is, without exception, should be obedient and submissive to the commands given by a captain, it is for the sake of security and order on board.
So there is no reason whatsoever made by the people on board to oppose of the orders given by a ship captain for the order was still in accordance with the rules and do not deviate from the legislation.
If there is opposition to the command of the captain, it was a violation of the law, and in accordance with article 459 of this draft Code 460. Criminal, as well as Article 118 of the Act. 21, Th. 1992. So if defied orders from superiors for the crew considered against the command of captain because the boss was acting for and on behalf of the captain.
A task of the Master Ship As Leader Ship
The master is responsible for the task at the time was to bring the ship to sail from port to port one toward another, or from one place to the other place to safely secure until the destination for all passengers and all cargo goods.
A task of the Master Ship In Law Enforcement
Ship captain also a duty that as law enforcement or the man on board so that in case of an event or events that are above the ship, the captain has the authority to act as police or prosecutors. In relation as law enforcement, the master can take action include:
* Hold / imprison suspects on board
* Create a dossier (BAP)
* Gather evidence
* Hand over suspects and evidence and dossier (BAP) on the part of the police or the prosecutor at the first port of transit.
A task of the Master Vessel as Civil Servants
If on a vessel such an event takes place there is birth and death then a ship captain is authorized to act as a Civil Servant. What actions should be done by a captain if the birth occurred in the cruise include:
1. Make Minutes Birth with 2 witnesses (usually Officer ship)
2. Note the occurrence of birth in the Diary Ship
3. Submit the Minutes of the birth of the Civil Registry Office in the first port of transit
In case of death:
1. Make Minutes of Death with 2 witnesses (usually Officer ship)
2. Take note of the occurrence of such deaths in Diary Ship
3. Submit the Minutes of the death of the Civil Registry Office in the first port of transit
4. The causes of death should not be written in the Minutes of Death and Diary ship, because the authority is in the hands of making the post mortem doctor
If a birth or death occurs abroad, News event is submitted to the Office of the Embassy who are in the country concerned.
Well now you know that the task of a ship captain was very heavy and has a huge responsibility?
If you look at the above then ringkassingkat responsibility of a ship captain is as follows:
1. Equip ship with perfect
2. manning the ship is feasible according to the procedures / rules
3. Make the ship seaworthy (seaworthy)
4. Responsible for the safety of shipping
5. Responsible for the safety of sailors who are above the ship
6. Comply Employers command ship for not deviate from the legislation in force
ship captain duties governed by rules and regulations, namely:
1. As a holder of the General Authority on board. (Articles 384, 385 Commercial code and of article 55 of Law. No. 21 Th. 1992).
2. As the leader ship. (Article 341 Commercial code, article 55 of the Law. No. 21 Th. 1992 and Article 1/1 (c) STCW 1978).
3. For Law Enforcement. (Articles 387, 388, 390, 394 (a) to businesses, as well as Article 55 No. 21 Th. 1992).
4. As the Civil Registration Officer. (Reglement Civil Registration of Birth and Death, as well as Article 55 of the Law. No. 21. Th. 1992).
5. As a Notary. (Articles 947 and 952 of the Civil Code, and Article 55 of the Law. No. 21, Th. 1992).
A task of the Master Ship As Holder Public Authority
The point is that all the people who were on board, whoever he is, without exception, should be obedient and submissive to the commands given by a captain, it is for the sake of security and order on board.
So there is no reason whatsoever made by the people on board to oppose of the orders given by a ship captain for the order was still in accordance with the rules and do not deviate from the legislation.
If there is opposition to the command of the captain, it was a violation of the law, and in accordance with article 459 of this draft Code 460. Criminal, as well as Article 118 of the Act. 21, Th. 1992. So if defied orders from superiors for the crew considered against the command of captain because the boss was acting for and on behalf of the captain.
A task of the Master Ship As Leader Ship
The master is responsible for the task at the time was to bring the ship to sail from port to port one toward another, or from one place to the other place to safely secure until the destination for all passengers and all cargo goods.
A task of the Master Ship In Law Enforcement
Ship captain also a duty that as law enforcement or the man on board so that in case of an event or events that are above the ship, the captain has the authority to act as police or prosecutors. In relation as law enforcement, the master can take action include:
* Hold / imprison suspects on board
* Create a dossier (BAP)
* Gather evidence
* Hand over suspects and evidence and dossier (BAP) on the part of the police or the prosecutor at the first port of transit.
A task of the Master Vessel as Civil Servants
If on a vessel such an event takes place there is birth and death then a ship captain is authorized to act as a Civil Servant. What actions should be done by a captain if the birth occurred in the cruise include:
1. Make Minutes Birth with 2 witnesses (usually Officer ship)
2. Note the occurrence of birth in the Diary Ship
3. Submit the Minutes of the birth of the Civil Registry Office in the first port of transit
In case of death:
1. Make Minutes of Death with 2 witnesses (usually Officer ship)
2. Take note of the occurrence of such deaths in Diary Ship
3. Submit the Minutes of the death of the Civil Registry Office in the first port of transit
4. The causes of death should not be written in the Minutes of Death and Diary ship, because the authority is in the hands of making the post mortem doctor
If a birth or death occurs abroad, News event is submitted to the Office of the Embassy who are in the country concerned.
Well now you know that the task of a ship captain was very heavy and has a huge responsibility?
0 comments